Oleh: musryadanta | Januari 13, 2010

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Konstitusi HMI

KONSTITUSI

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENGANTAR

Hakekat dan
Pengertian Hukum

Ahli hukum memberikan definisi tentang hukum dengan rumusan yang
berbeda-beda, itu disebabkan karena luasnya bidang dan ruang
lingkup hukum serta hukum dapat dipelajari dari pelbagai sudut.
Orang dapat memepelajari/menyelidiki hukum dari sudut sejarah,
sudut filsafat dan lain-lain. Berikut beberapa definisi hukum dari
para ahli hukum dan sarjana hukum terkemuka antara lain

  • Prof. Mr. E.M. Meyers, “Hukum ialah semua aturan yang
    mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah
    laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi
    penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.
  • Immanuel Kant, “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang
    dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat
    menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain,
    menuruti tentang peraturan hukum tentang kemerdekaan”.
  • Drs. E. Utrecht, SH, “Hukum ialah himpunan
    peraturan-peraturan (perintah-perintah dan
    larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu
    masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat
    tersebut”.
  • J.C.T. Simonangkir, SH., dan Woeryono Sastropranoto, SH., “Hukum
    ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
    menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat,
    yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
    pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berkaitan
    diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

selengkapnya

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa
setiap defenisi berlainan perumusannya satu sama lain. Meskipun
demikian dapat diambil beberapa persamaan diantara
definisi-definisi tersebut yaitu, bahwa hukum meliputi :

  • Peraturan
    tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  • Peraturan itu
    bersifat memaksa.
  • Adanya sanksi
    yang tegas terhadap pelanggaran peraturan itu.
  • Peraturan itu
    dibuat oleh badan resmi yang berwewenang.

Fungsi Hukum

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua faham yang berbeda mengenai
fungsi hukum. Faham Pertama, mengatakan bahwa fungsi
hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan dalam masyarakat dan
sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat (dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny 1799-1861).
Faham Kedua, menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai
sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat
(dipelopori oleh Jeremy Bentham 1748-1852 dan dikembangkan oleh
Roscou Pound 1870-1964).

Kalau fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendali sosial, maka
terlihat hukum sebagai menjalankan tugas untuk mempertahankan
ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Hukum disini hanya
sekedar menjaga agar supaya setiap orang menjalankan peranannya
sebagai yang telah ditentukan. Sedangkan fungsi hukum sebagai
social engineering bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai
sarana untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat.

Dari urain tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai
sarana untuk memepertahankan stabilitas (sarana kontrol sosial)
dan/atau sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat
(sarana rekayasa sosial).

Para ahli hukum berpendapat,pertama, terhadap bidang-bidang kehidupan
masyarakat yang bersifat netral (duniawi, lahiriyah) hukum
berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.
Sedangkan kedua, terhadap bidang-bidang kehidupan
masyarakat yang sifatnya peka (sensitif, rohaniyah) hukum lebih
berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (control
social).
Berikut ini akan disampaikan beberpan pendapat
mengenai fungsi hukum, yaitu :

Dalam kaitannya dengan pembangunan, Sunaryati Hartono menyebut ada 4 fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu :

  • Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
  • Hukum sebagai sarana pembangunan;
  • Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
  • <Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Soedjono
Dirdjosisworo, menyebutkan ada 4 tahap dalam fungsi hukum, yaitu :

  • Fungsi Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
  • Fungsi Hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
  • Fungsi Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.
  • Fungsi kritis dari Hukum.

Seminar Hukum Nasional IV, yang masih ada hubungannya dengan pembangunan merumuskan adanya 6 fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu :

  • Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat.
  • Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai
    kedudukan sosial ekonomi lemah.
  • Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
  • Pengarah masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan.
  • Faktor menjamin keimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.
  • Faktor integrasi antara berbagai sub-sistem budaya bangsa.

Ahli hukum belanda Gevens, menerangkan bahwa fungsi hukum secara
umum dalam masyarakat adalah :

  • Hukum berfungsi sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat.
  • Hukum berfungsi mendistribusikan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publlik, soal umum.
  • Hukum berfungsi menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan.

Pentingnya Konstitusi dan Arti Pentingnya Dalam Organisasi

Konstitusi secara sederhana menurut Prof. Dr. Seotandjo Wignjosoebroto, MPA (dalam buku Konstitusionalisme peran DPR dan Judicial Review terbitan YLBHI dan JARIM) mennjelaskan bahwa “Sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dalam hal ihkwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu”

Konstitusi secara singkat juga dapa diartikan sebagai “suatu
peraturan/landasan hukum yang di gunakan dalam perjalanan suatu
aktifitas keorganisasian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Konstitusi penting artinya dalam organisasi, konstitusi dapat
diibaratkan sebagai petunjuk jalan / arah dalam perjalanan
organisasi atau sebagai pegangan organisasi dalam melangkah”.

B. RUANG LINGKUP KONSTITUSI

Makna Mukadimah AD HMI

  • Ke-Islaman, Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama yang Haq pada
    manusia, yang merupakan rahmatan lil alamin. Dan sesuai dengan
    fitrahnya manusia adalah “khalifah fil Ardi”. Sesuai
    dengan Iradah Allah SWT, fitrah pada dasarnya adalah
    keseimbangan (balancing) antara dunia dan akrerat.
  • Ke-Indonesiaan, Indonesia merdeka adalah berkat rahmat Allah SWT, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Republi Indonesia, memuju masyarakat adil dan makmur yang
    diridhai Allah SWT
  • Ke-Mahasiswaan, Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada umat manusia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk
    memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Meyakini bahwa tujuan tersebut dapat tercapai melalui usaha yang teratur, terencana, penuh
    kebijakan dan dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, maka
    Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam wadah HMI.

Makna HMI Sebagai Organisasi yang Berasaskan Islam

Islam sebagai ajaran yang Haq dan sempurna hadir di bumi berfungsi untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya
yakni sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan
diri semata-mata kehadirat-Nya. Secara normatif Islam tidak
sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi
merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan
kesadaran kolektif yang memuat pemahaman/kesadaran, kepentingan,
struktur dan pola aksi bersama demi tujuan kolektif. Substansi
pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada
pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari
segala tujuan menyiratkan perlunya peniruan etika ke-Tuhan-an yang
meliputi sikap Rahman, Rahim, Ghafur, Barr dan Ihsan. Totalitas
dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang
kaffah antara aspek ritual individual dan aspek kemasyarakatan
(politik, ekonomi, sosial budaya). Kelahiran HMI dari rahim
pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Pebruari 1947
didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman
dalam aspek ke-Indonesiaan. Semangat inilah yang menjadi embrio
lahirnya komunitas Islam sebagai kelompok kepentingan (interest
group) dan kelompok penekan (pressure group). Dari sisi
kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya
nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level
kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan sasarannya adalah
keinginan sebagai pejuang Tuhan (hizbullah) dan pembelaan kepada
kelompok masyarakat proletar (mustadl’afin). Islam yang senantiasa
memberikan energi perubahan mengharuskan penganutnya untuk
melakukan inovasi, internalisasi, eksternalisasi, maupun
obyektifikasi. Secara fundamental peningkatan gradasi umat diukur
dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam
bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu
keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam
sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara fertikal
maupun horizontal maka pemilihan Islam sebagai asas merupakan
pilihan sadar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.
Demi terwujudnya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan maka HMI
bertekad menjadikan Islam sebagai doktrin yang mengarahkan pada
peradaban secara integralistik, transenden, humanis, dan inklusif.
Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan
nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi
tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya
penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan
menyerahkan semua demi ridha-Nya.

Tafsir Idependensi HMI

Watak independensi HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik
dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan
“Hakekat dan Mission” organisasi HMI dalam kiprah hidup
berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Watak
independensi HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir, pola
sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk
“Independensi Etis HMI”, sementara watak independensi
HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah
organisasi HMI akan membentuk “Independensi Organisatoris
HMI”

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI

Anggaran Dasar (AD HMI) terdapat IX Bab 19 Pasal sedang Anggaran Rumah Tangga (ART HMI) terdapat VII Bab 73 Pasal. Dalam forum kali ini akan dijelaskan beberapa hal yang sangat penting yaitu :

  • KeanggotaanDalam organisasi HMI keanggotaan di jelaskan dalam ART HMI
    mulai pasal 1 sampai pasal 10 dengan penjelasan sebagai
    berikut :

    • Anggota HMI terdiri dari :
      • Anggota Muda : Mahasiswa Islam yang menuntut ilmu pada
        perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang te;ah
        mengikuti Masa Penerimaan Calon Anggota (MAPERCA).
      • Anggota Biasa : Anggota muda yang telah memenuhi syarat
        dan/atau anggota muda yang telah mengikuti LK I.
      • Anggota Luar biasa : Mahasiswa pendengar yang beragama Islam
        yang telah mencantumkan namanya. Mahasiswa Islam di
        luar negeri yang telah mencatatkan namanya Mahasiswa
        Islam luar negeri yang belajar di Indonesia yang telah
        mencatatkan namanya.
      • Anggota Kehormatan : Orang yang berjasa kepada HMI yang telah
        ditetapkan oleh pengurus Cabang / PB.
  • Syarat-syarat Keanggotaan
    • Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota, harus
      mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis
      kesediaan mengikuti dan menjalankan AD / ART serta
      pedoman-pedoman lainnya kepada pengurus Cabang setempat.
    • Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a) dan yang bersangkutan
      telah mengikuti MAPERCA, setelah itu dinyatakan sebagai
      anggota muda.
    • Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat (b) dan/atau anggota muda HMI dapat mengikuti LK I dan setelah lulus dinyatakan
      sebagai anggota biasa HMI.
  • Masa Keanggotaan
    • Masa keanggotaan berakhir :
      • Maksimal 6 tahun untuk program S-0
      • Maksimal 9 tahun untuk program S-1 dan 11 tahun untuk program
        Pasca Sarjana
  • Masa keanggotaan dapat habis karena :
    • Telah habis masa keanggotaannya.
    • Meninggal dunia
    • Atas permintaan sendiri
    • Diberhentikan atau dipecat
    • Anggota yang habis masa keanggotaannya saat masih aktif sebagai
      pengurus, maka diperpanjang masa keanggotaannya sampai
      habis masa kepengurusan
  • Hak dan Kewajiban
    • Hak Anggota
      • Anggota Muda hanya mempunyai hak mengeluarkan pendapat,
        mengajukan usul atau pertanyataan secara lisan maupun
        tulisan kepada pengurus, mengikuti LK I dan kegiatan
        lainnya yang bersifat umum.
      • Anggota Biasa disamping memiliki hak sebagaimana pada ayat
        (a), dan mengikuti latihan-latihan organisasi, juga
        mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.
      • Anggota Luar Biasa mempunyai hak mengajukan saran atau usul
        dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan maupun
        tulisan dan bila diperlukan dapat menjadi pengurus
        lembaga kekaryaan
      • Anggota Kehormatan dapat mengajukan saran/usul dan pertanyaan
        kepada pengurus secara lisan maupun tulisan.
    • Kewajiban Anggota
      • Membayar uang pangkal dan iuran anggota
      • Menjaga nama baik organisasi
      • Berpartisipasi
        dalam setiap kegiatan HMI
      • Bagi anggota Luar Biasa dan Kehormatan tidak berlaku ayat (a)
  • Rangkap Anggota dan Rangkap JabatanRangkap Anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi
    anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.
    Pada dasarnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas
    persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan :

    • Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, azas, tujuan dan
      usahanya tidak bertentangan dengan identitas, azas, tujuan dan usaha HMI.
    • Badan-badan
      lain di luar HMI, seperti instansi/lembaga-lembaga
      pemerintah atau swasta dengan ketentuan tersebut pada point
  • Sanksi Rangkap Anggota.
  • Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan
    • Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang
      ditetapkan tidak dikenakan sanksi.
    • Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberi peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan
      memilih salah satu organisasi yang dikehendaki.
    • Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang
      diberikan (sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan) maka
      kepadanya akan dikenakan sanksi, yaitu tuduhan pelanggaran
      ART HMI dan selanjutnya dapat diskors / dipecat sesuai
      dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
    • Anggota HMI yang dikenakan skorsing / pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri dalam forum yang diatur
      secara tersendiri. Rangkap Jabatan adalah anggota HMI yang
      sedang menjabat menjadi pengurus HMI tapi pada saat itu
      juga ia menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan
      pada organisasi lain. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan
      struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan
      memperhatikan pertimbangan tertentu. Jabatan Struktural
      adalah jabatan yang bersifat struktural (Herarchi)
      seperti: Pengurus Komisaris, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),
      dsb. Jabatan Fungsional adalah jabatan tanpa herarchi
      vertikal seperti jabatan profesi, jabatan ex-officio
      (jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan
      tertentu) dengan memperhatikan pertimbangan tertentu.
      Sedang anggota HMI yang tidak sedang menjabat menjadi
      pengurus HMI diperbolehkan menjabat sebagai pengurus di
      luar HMI dengan ketentuan tersebut di atas.
  • Sanksi Rangkap Jabatan
    • Diberi peringatan agar yang bersangkutan memilih salah satu
      jabatan yang dikehendaki.
    • Apabila diperingatkan sampai tiga kali namun tidak diindahkan,
      maka padanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 10
      ART HMI dan kepadanya dikenakan skorsing/pemecatan.
    • Skrosing /
      pemecatan dikenakan pada yang bersangkutan atas statusnya
      sebagai anggota HMI bukan sebagai pengurus.
    • Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan
      skorsing/pemecatan adalah Cabang/PB.
  • Skorsing dan Pemecatan

      Dikenakan skorsing/pemecatan karena bertindak :

      • Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah
        ditetapkan dalam HMI.
      • Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik HMI


    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Kategori

    %d blogger menyukai ini: